Sidoarjo.PW– Sembilan anggota Fraksi PDI Perjuangan memutuskan untuk walk out (WO) dalam sidang paripurna DPRD Sidoarjo dengan agenda pengesahan RAPBD 2023, Rabu (30/11/2022) siang tadi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Suyarno mengatakan sikap tegasnya itu diambil lantaran pihaknya tidak diperbolehkan untuk membacakan langsung Pandangan Akhir (PA)nya dalam rapat pimpinan Fraksi yang dilaksanakan sebelum sidang paripurna.
“Kami punya pandangan yang harus disampaikan di forum tersebut, tapi tidak diperbolehkan dengan dalih sudah diputuskan dilakukan oleh perwakilan fraksi-fraksi. Dan karena kami anggap sudah tidak fair, maka kami juga punya hak untuk mengambil sikap,” tandasnya.
Padahal dalam sidang paripurna itu PDI Perjuangan ingin menyampaikan sikapnya yang dengan tegas menolak dilanjutkannya program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma) di tahun anggaran 2023. “Sikap politik kami jelas. Kami tidak setuju program itu dilanjutkan karena mencederai prinsip-prinsip keadilan bagi seluruh warga Sidoarjo,” tandasnya.
Harusnya, tambah Suyarno, program itu dievaluasi dulu dan tidak serta merta dilanjutkan begitu saja. Apalagi nilai rupiahnya justru digelembungkan hingga mencapai Rp 25 Miliar. Sikap tersebut sudah berkali-kali disampaikan di forum rapat pembahasan dengan pihak eksekutif, namun tidak ditanggapi sama sekali.
Keputusan tersebut didukung sepenuhnya oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, Sumi Harsono dan juga Sekretarisnya, Samsul Hadi. Menurut Sumi, sikap WO itu mutlak kewenangan pimpinan Fraksi yang diambil demi memperjuangkan kepentingan rakyat Sidoarjo.
“Kami ini membawa aspirasi rakyat dan sudah disampaikan teman-teman fraksi di berbagai forum, termasuk saat finalisasi. Tinggal bagaimana pihak eksekutif menindaklanjutinya. Jadi nggak boleh semaunya sendiri,” ucapnya tegas.
Terkait hal ini, Sumi juga memastikan pihaknya siap membuka komunikasi dengan fraksi-fraksi lain selama visi perjuangannya sama, yakni memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan penggunaan dana APBD yang pro rakyat kecil.
“Politik itu kuncinya adalah komunikasi dan saling menghargai satu sama lain. Intinya nek bolo’e akeh (kalau temannya banyak) ya Alhamdulillah, nggak ada temannya pun sikap, jatidiri dan marwah partai kami tetap jelas. Selama itu untuk kepentingan rakyat, kami dukung. Tapi kalau tidak menyuarakan kepentingan rakyat PDI Perjuangan akan ikthiar semaksimal mungkin,” pungkas Sumi.
Sementara itu Samsul Hadi menandaskan sikap fraksi PDI Perjuangan itu muncul lantaran melihat program Kurma yang sudah dilaksanakan di tahun anggaran 2022 ini sangat jauh dari indikator-indikator keberhasilan sehingga tidak perlu dilanjutkan.
“Ukurannya jelas koq. Untuk program pembangunan manusia seperti ini harus dilihat unsur partisipatif dan pemberdayaannya. Tapi kalau yang muncul justru kecemburuan sosial di bawah, apa susahnya untuk dievaluasi kembali dan bukan cenderung dipaksakan seperti ini,” imbuhnya.
Karena itulah ia mendukung sepenuhnya keputusan Ketua Fraksi PDI Perjuangan untuk menarik semua anggotanya dari ruang sidang paripurna. “Ini prinsip. Kami akan selalu memegang teguh nilai-nilai Pancasila yang tidak sekedar diomongkan tapi harus ditetapkan,” ujar Samsul.
Selama rapat paripurna berlangsung, semua anggota fraksi PDI Perjuangan berkumpul di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Bambang Riyoko. Yang menarik, dalam sidang paripurna tersebut wartawan yang datang untuk meliput kegiatan tersebut tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruang sidang oleh petugas keamanan DPRD Sidoarjo. Padahal saat Ketua DPRD Sidoarjo, Usman menyatakan rapat tersebut terbuka untuk umum.(Znr/pram)
