JATIM, PW – Di situasi merebaknya wabah virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menjangkiti sapi di jatim terutama 4 kabupaten. Paguyuban Pedagang Daging (PPD) Jatim merayakan ultahnya yang ke 3 tahun yang dikemas dengan acara halal bihalal.
Dalam acara tersebut seluruh pengurus PPD Jatim hadir yakni dari Ponorogo, Nganjuk, Jombang, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Tuban dan Probolinggo. Di kesempatan itu, dimanfa’atkan untuk rapat kecil dan melaporkan tentang wabah virus PMK.
Di sela-sela itu, terjadi diskusi tentang kelangsungan PPD Jatim ke depan serta mendesak Dinas Peternakan Jatim secepatnya untuk menuntaskan dan menyembuhkan sapi yang terkena PMK, dikarenakan berdampak multi efeck yang luar biasa terhadap pengaruh penjualan daging di Jatim. Kalau tidak segera ditangani dengan cepat dan serius berpotensi akan menjadi masalah baru bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), atau pengusaha yang bergerak di bidang sapi dan daging.
Apalagi sudah mendekati hari Raya Qurban yang merupakan hari besar nasional umat muslim di seluruh dunia untuk berqurban. Dalam rapat itu, disinggung juga mengenai keamanan dan kenyamaan selaku pengusaha yang berbasis perdagingan terutama ex import. Seakan akan menjadi tidak bebas dan leluasa dikarenakan adanya Surat Edaran di masa Pak Karwo yang masih belum dicabut dan menimbulkan masalah terutama dalam mengeluarkan rekom mendatangkan daging beku import.
Sesuai pernyataan kepala Bulog, bahwa daging dari India bebas PMK dan mungkin itu bisa menjadi solusi sementara waktu bagi daerah yang terkena virus PMK. Dalam waktu dekat jajaran pengurus PPD Jatim akan menghadap ke Gubernur selaku pimpinan daerah, dan adu data tentang ketersediaan sapi.
Ketika terkena PMK jumlah populasi sapi yang ada di Jatim turun. Dalam hal ini Pemprov bisa memberikan harga kebutuhan pokok protein terjangkau, dan tentunya ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal). Harga terjangkau (murah) berpotensi meningkatkan gairah UMKM, rumah makan dan usaha lain yang berhubungan dengan daging.
Dengan audensi ke Gubernur Jatim dan mempresentasikan fakta. PPD Jatim berharap ada ketegasan yang jelas mengenai importanisasi daging yang juga merupakan program Pemerintah Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Ketua PPD Jatim H. Dondik AS, SH, yang diamini bendahara PPD Jatim H. Anton Santoso, SH, mengatakan, bahwa Jatim harus bisa mendatangkan daging import baik melalui swasta maupun negeri.
“Syukur-syukur PPD Jatim menjadi atau diajak Pemprov Jatim untuk mendistribusikan tambah lebih baik. Karena tidak bisa dihindari, sekarang semua import yabg dari Jabodetabek sudah masuk Jatim baik dijual pedagang Jakarta maupun disediakan pedagang Jatim. Sehingga harga tidak kompetitif dan terkesan hancur hancuran dan tidak kondusif,” kata Abah Dondik. Kamis (19/5/2022).
Dalam agenda berikutnya, PPD Jatim meminta pemerintah melakukan kebijaksanaan yang tepat dan berpihak kepada semuanya, agar peternak dan pedagang bisa selaras dan berimbang, ekonomi tumbuh kembang dengan baik protein hewani dari bahan sapi bisa terjangkau dan murah. (zanuar)
