Kalimantan Tengah – PW : Kebijakan pemerintah terkait larangan Ekspor CPO sawit ke luar Negeri menuai kritikan keras dari politikus Partai Demokrat Kalteng.
Bambang Purwanto Selaku Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dapil Kalteng kembali mengkritiki kebijakan Presiden RI yang menurutnya sangat merugikan masyarakat, khususnya para Petani Sawit.
Hal itu disampaikanya saat menerima Kunjungan dari Aliansi Petani Sawit Kabupaten Kotawaringin Barat di kantor DPC Partai Demokrat Kotawaringin Barat, Selasa 17/5/2022.
Menurutnya, dampak kebijakan itu membuat petani sawit di daerah merasa kesulitan, sebab harga tandan buah sawit (TBS) kini semakin merosot.
Bukan hanya itu , bahkan petani juga kesulitan menjual hasil produksinya.
“Apalagi saat ini sudah banyak perusahaan yang mulai membatasi bahkan menolak membeli sawit petani tentu ini akibat CPO yang tidak bisa diekspor, akibatnya sawit petani terancam tidak bisa dipasarkan, tentu terancam bangkrut,” kata bambang.
Politikus ini menegaskan, apabila kebijakan ini tidak dicabut dan terus berlanjut dikhawatirkan memberikan efek buruk terhadap keberlangsungan petani kecil.
“Akibat kebijakan ini juga bisa mengancam kebun petani, ketika harga hancur, lama-lama petani bisa jual kebunnya, karena pasti tidak mampu merawat kebunnya”
Jadi kebijakan larangan ekspor dampaknya petani bangkrut serta perusahaan juga bisa bangkrut. Apakah memang itu yang dikehendaki,” tuturnya.
Mantan Bupati Kobar meminta pemerintah segera membuka kran ekspor CPO beserta turunannya mengingat jumlah kebun swadaya milik masyarakat terbilang cukup besar.
“Pemerintah harus mendengar jeritan petani sawit yang jumlahnya sangat besar 42 persen dari jumlah kebun sawit yang ada. Selaku wakil rakyat saya meminta agar segera membuka ekspor CPO dan turunannya agar tidak melebar kemana-mana,” tegas Bambang Purwanto.( Riduan / ril)
