Sidoarjo, PW- Sekitar 50 orang lebih yang terdiri berbagai elemen masyarakat Kabupaten Sidoarjo diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Organisasi Kepemudaan (OKP) dan organisasi lainnya yang dikemas “Ngopi Bareng” membahas berbagai persoalan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Diskusi ini adalah minyikapi kinerja setahun Bupati Sidoarjo H.Ach.Muhdlor Ali yang tidak ada perubahan untuk membawa Kota Delta lebih maju, Rabu malam (16/2/2022).
Selain itu, Ngopi Bareng yang bertempat di Centra Kuliner Sidoarjo Jalan Gajahmada Sidoarjo tersebut juga menagih janji-janji politik bupati sewaktu kampanye. 17 program janji politik visi dan misi bupati hingga sekarang belum ada yang terealisasi padahal hampir satu tahun kepemimpinannya.
“Kepemimpinan satu tahun ini belum ada perbaikan-perbaikan yang signifikan. 17 program visi dan misi belum ada yang terealisasikan. Harapan bupati harus banyak belajar, meandset harus dirubah pola komunikasi.” tutur Husni pemerhati Sidoarjo.
Hal serupa juga diutarakan H.Dondik As SH,selaku tokoh masyarakat menilai bahwa kepemimpinan Gus Muhdlor di tahun pertama ini tidak ada perubahan sama dengan pemimpin yang terdahulu. “Jangankan terealisasi, bibit-bibitnya saja tidak ada. 17 program belum terlihat. Seharusnya bupati merangkul elemen-elemen yang ada di Kabupaten Sidoarjo.tidak malah mengkotak-kotak ” tutur H. Dondik.
Baru-baru ini, Bupati Sidoarjo mengeluarkan statement yang mengagetkan publik Sidoarjo yakni 18 kecamatan di Sidoarjo 15 diantaranya terafiliasi radikalisme. Tentu ini membuat warga Sidoarjo menimbulkan kegaduhan dan ketidaknyamanan di tengah masyarakat.
“Pernyataan bupati membuat masyarakat resah. Yang katanya di bawah masjid terdapat bunker senjata 15 kecamatan terafiliasi radikalisme padahal Sidoarjo penduduknya warga NU,” terang Cak Romi warga asli Sidoarjo.
Selain itu, pemberhentian secara sepihak atas kebijakan UHC (Universal Health Coverace) yang baru berjalan setahun, tanpa memikirkan kepentingan masyarakat akan kemudahan terhadap akses layanan kesehatan.
Ditambah lagi buruknya kondisi jalan dan penerangan penghubung desa yang menghambat mobilitas masyarakat yang menimbulkan banyak korban terutama saat ia hujan dan banjir. Masih ditemukan buruknya akses warga untuk mendapatkan layanan keterbukaan informasi publik pada seluruh OPD dan Badan Usaha Milik Daerah, sehingga diduga terjadi praktek kolusi dan nepotisme.
Ahmad Sujani selaku koordinator acara tersebut menuturkan, kinerja Bupati Sidoarjo belum ada yang terealisasi. Bahkan kebijakannya tidak perpihak pada masyarakat dan statmentnya menyebabkan masyarakat resah.
“Kami harap DPRD Sidoarjo memanggil bupati terkait kebijakan dan statment radikalisme untuk dimintai keterangannya. Jika tidak akan melakukan action demo jumlah besar dan akan kami lakukan langkah-langkah hukum,” Pungkas Sujani (Znr).
