Sidoarjo, PW-Pimpinan DPRD Sidoarjo akan segera memanggil Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang berwenang menangani proses rekrutmen tenaga kerja yang akan dikaryakan di RSUD Sidoarjo Barat (Sibar) di Krian.
“Nanti coba akan kami agendakan hearing (rapat dengar pendapat-red) pada Jumat lusa. Bukan cuma OPD, tapi para anggota dewan dari dapil Krian dan sekitarnya juga akan kami undang,” ujar Ketua DPRD Sidoarjo, Usman saat ditemui di ruang kerjanya.
Langkah cepat itu dilakukan untuk menyikapi aksi unjukrasa warga Krian yang didukung mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) ke Kantor Pemkab dan DPRD, Rabu (16/02/2022) pagi hingga siang
Pada aksinya tersebut, warga mempersoalkan proses rekrutmen 145 tenaga medis dan non medis yang dianggap tidak transparan. Salah satu indikasinya adalah tidak adanya alasan yang disampaikan panitia seleksi saat mendegradasi pelamar dalam proses seleksi administrasi.
“Kami minta DPRD mempertemukan kami dengan bupati yang sudah berjanji akan memprioritaskan warga Krian. Buktinya mana? Faktanya banyak warga Krian yang justru langsung dicoret tanpa melalui proses tes. Padahal kualifikasinya sudah memenuhi,” ungkap korlap aksi warga dan mahasiswa, Dandi Amar.
Menyikapi hal itu, Usman yang menemui aksi unjukrasa tersebut bersama ketua Komisi D, Dhamroni Chudlori menandaskan pihaknya tetap akan mempertanyakan proses rekrutmen tersebut sekalipun tanpa adanya tuntutan dari warga.
“Ini adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi kami sebagai anggota DPRD. Kami tetap akan melakukan pengawasan terkait RSUD Krian itu mulai dari proses pembangunannya tahun lalu hingga beroperasi nanti,” tandas legislator PKB tersebut.
Menurutnya, keberadaan RSUD Sibar itu memang sangat strategis bagi warga Sidoarjo yang tinggal di wilayah Kecamatan Krian, balongbendo, Tarik dan juga Prambon. Tidak hanya terkait masalah layanan kesehatannya saja, namun juga potensinya untuk memberikan ruang ekonomi bagi warga.
Sebelumnya, para pengunjukrasa juga melakukan aksi serupa di Kantor Kabupaten Sidoarjo. Disana mereka ditemui Asisten 1 Sekda, Ainur Rahman dan juga Kepala Dinas Kesehatan, drg Syaf Satriawarman.
Kedua pejabat Pemkab tersebut, tak bersedia menjawab pertanyaan yang disampaikan para pendemo pada mereka dan hanya berjanji akan menyampaikan point-point tuntutan warga pada Bupati Sidoarjo.(Znr/pram)
