Kendari- PW: Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sulawesi Tenggara (Sultra) Persatuan Pewarta Warga Indonseia (PPWI) gelar aksi demo tuntut agar Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra Ridwan Badallah dicopot dari jabatan selaku Kadis Kominfo Sultra. Pasalnya Kadis Kominfo Sultra diduga telah melecehkan karya jurnalistik. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD PPWI Sultra La Songo dalam pernyataan sikapnya, Kendari
Unjuk rasa ini berlangsung di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika ( Dinas Kominfo) Sulawesi Tenggara dan Kantor DPRD Sultra, kemudian di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Senin 15 Februari 2021 berjalan aman dan damai dengan menerapkan protokol kesehatan.
Lanjut Ketua DPD PPWI Sultra La Songo Adanya pelecehan karya tulis salah satu jurnalis (Insan Pers) yang dilakukan olen Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara melaar akun facebook (FB) resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo Sultra) dengan
melabel HOAX pada pemberitaan Media online Portal Terkini, Viral, tugu Religi EXS MTC ICON Sultra diduga Kurang Perawatan tugu MTQ Bagaikan Hutan di tengah
Кota
Hal tersebut sangat memprihatinkan dan sangat menciderai institusi media sebagai salah satu pilar
demokrasi dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Dengan ini kami yang tergabung dalam organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia DPD-PPWI Sultra
Meminta Gubernur Sulawesi Tenggara Bpk H. Ali Mazi SH agar mencopot Kepala Dinas Kominfo dari Jabatannya karena dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan terkesan ANTI/ALERGI dengan insan Pers Jurnalis.
Mendesak Kepala Dinas Kominfo Prov Sultra untuk segera meminta maaf secara terbuka atas label HOAX pada pemberitaan Media Online melalui akun resmi facebook (FB) Dinas Komimfo Sultra.
Meminta DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara agar memanggil menghearing Kepala Dinas Kominfo Sultra secara terbuka atas sebab telah memberikan label HOAX pada pemberitaan media Online yang dapat merugikan pada perusahaan media selaku sosial control.,”Pungkasnya.(*)
