SBB – PW: Tindaklanjuti pemberitaan, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat memanggil Kepala Dinas Sosial Kabupaten SBB guna menanyakan terkait keterlambatan penyaluran semako kepada masyarakat yang tersisa 4 tahap pada tahun 2020.
Berlangsung pada Ruang Komisi III Kantor DPRD SBB, Jumat (05/03).
Abu Silawane Ketua Komisi III kepada Wartawan menjelaskan, Respon cepat Dinas Sosial terkait kelemahan akurasi data serta kordinasi sangat diharapkan dalam memperbaiki data di maksud , implementasi kebijakan pemberian bantuan saat ini, mengingat kondisi pandemi yang masih terus berlangsung.
Kebijakan sosial ekonomi seperti pemberian sembako, merupakan respon positif pemerintah. Masalah klasik yang sering terjadi di lapangan dalam skema bantuan ialah ketidakakuratan data penerima bantuan dan kejelasan informasi terutama saluran pengaduan.
Sehingga program bantuan pemerintah baik pada saat kondisi regular maupun saat bencana tidak terlepas dari pelayanan publik. Pemerintah sebagai aktor pemberi layanan wajib mematuhi asas-asas pelayanan publik yang di antaranya berupa kejelasan informasi dan transparansi. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan masalah sosial baru di kalangan masyarakat.
Serta Intensifikasi dan ekstensifikasi saluran komunikasi merupakan skenario wajib yang harus ditempuh oleh pihak dinas Sosial sehingga kendala yang dihadapi cepat teratasi. Ujar Silawane
Kemudian Silawane juga berharap agar pihak Dinas Sosial untuk selalu melakukan koordinasi dengan pihak keuangan sehingga sisa dari 4 tahap dimksud cepat terealisasi.
Untuk diketahui bahwa pemberian bantuan sembako ini sebagai wujud untuk meringankan beban masyarakat terlebih di tengah lesunya ekonomi akibat virus corona.
Pembagian sembako ini sebagai wujud bahwa pemerintah selalu hadir ditengah-tengah masyarakat yang saat ini tengah berjuang bersama-sama hadapi wabah Covid-19. Dalam keadaan apapun suka dan duka kita akan terus berdiri bersama rakyat. Pintanya
Selain itu, dalam pertemuan bersama Komisi III DPRD SBB, Kepala Dinas Sosial Joseb Rahantan masih berdalil bahwa terkandala penyaluran bantuan sembako sisa karena data yang belum akurat.
Menurut Kadis seharusnya keseluruhan ada 9 tahap dan 1 sampai 5 tahap telah terealisasi sisa 4 tahap dan keseluruhan anggaran yang disediakan untuk program tersebut sebesar Rp.19.444 juta yang telah terealisasi dri jumlah anggaran diatas sebesar Rp.13.926.
Anggaran bantuan sembako bersumber dari Dana sering APBD Provinsi 20% dan APBD Kbupaten 80 % Tahun Anggaran 2020. Dan Paket sembako yang tersalurkan sejumlah 69.630 paket, para penerima termasuk didalamnya mahasiswa asal SBB yg berada di kota Ambon.
” Seharusnya pada bulan Desember telah terealisasi secara keselurahan 9 tahap. Tetapi Kendala yang di hadapi, terdapat beberapa Desa yang belum menyampaikan data pasti. Atau data yg disampaikan oleh pihak desa belum Akurat” Ujar Rahantan
Lanjut ditambahkanyaSisa anggaran untuk 4 tahap yangg belum terlaksana dijadikan SILPA serta untuk kelanjutan sisa 4 Tahap, pihak dinas Sosial telah melakukan koordinasi dengan pihak keuangan, sementara menunggu kepastian.@/D kaisupy
