Krisis Dokter Spesialis, MBD Usulkan Kerja Sama dengan UNHAS

 

Tiakur, Pelopor Wiratama
Maluku Barat Daya tengah menghadapi krisis tenaga medis spesialis. Rumah sakit di kabupaten ini mengalami kekosongan dokter spesialis anak dan spesialis kandungan (obstetri-ginekologi), seiring berakhirnya masa kontrak dokter spesialis anak awal tahun ini dan dokter kandungan pada Oktober lalu.

“Kami sementara membuat permintaan ke Kementerian Kesehatan dan juga menjajaki kerja sama dengan Universitas Hasanuddin (UNHAS). Rumah sakit sudah berupaya untuk mengontrak dokter spesialis dari UNHAS, baik dokter anak, bedah, kandungan, maupun penyakit dalam,” Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Maluku Barat Daya, Marthen Rahakbauw, di ruang kerjanya pada Jumat, (8/11/2024).

“Jadi kemungkinan tahun depan sudah ada dokter spesialis untuk bisa melayani masyarakat yang ada di Maluku Barat Daya,”ujarnya.

Rahakbauw mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sedang mengusahakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan UNHAS. Jika Kementerian Kesehatan dapat mendistribusikan dokter spesialis, maka tenaga dari UNHAS akan dialihkan, sesuai skema kontrak yang telah dirancang.

“Untuk rumah sakit, minimal dibutuhkan empat dokter spesialis utama: spesialis anak, kandungan, bedah, dan penyakit dalam,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa durasi kontrak para dokter bergantung pada kesepakatan, umumnya antara satu hingga dua tahun.

Sebagai wilayah kepulauan terpencil, Kabupaten Maluku Barat Daya sangat membutuhkan kehadiran dokter spesialis, terutama dalam penanganan kasus-kasus darurat. Kekurangan tenaga medis ini menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi warganya.

“Masyarakat berharap upaya kami bersama Kementerian Kesehatan dan UNHAS dapat segera terealisasi, sehingga dokter-dokter spesialis bisa hadir melayani masyarakat di Maluku Barat Daya,” tutur Rahakbauw.

Upaya pemenuhan dokter spesialis ini menjadi salah satu prioritas Kabupaten Maluku Barat Daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Pemerintah daerah berharap kolaborasi dengan pemerintah pusat dan universitas terkemuka dapat mempercepat ketersediaan tenaga medis yang sangat dibutuhkan di wilayah ini,” tutupnya. (PW. 19)

Related posts