Tiakur, Pelopor Wiratama – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS PKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Japan International Cooperation Agency (JICA), Komisi B DPRD MBD, serta berbagai instansi terkait, menggelar rapat perencanaan pengelolaan Pasar Ikan Tiakur “Hnyioli Lieta” pada Jumat, (20/9/2024), bertempat di ruang rapat Kantor Bupati MBD.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati MBD, Agustinus Lekwarday Kilikily, menyampaikan apresiasinya terhadap kerjasama dengan JICA, yang telah mendukung kelancaran proyek Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Menurutnya, keberadaan Pasar Ikan Tiakur “Hnyioli Lieta” dan SKPT Pelabuhan Tiakur-Moa akan memberikan manfaat besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan wajah baru bagi kota Tiakur. “Setelah penyerahan aset ini, Pasar Ikan Tiakur akan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah,” kata Kilikily.
Erwin Dwiyana, Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal PDS PKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, menjelaskan bahwa pembangunan SKPT telah rampung dan akan segera diserahkan sebagai aset kepada Pemerintah Kabupaten MBD. Aset ini diharapkan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Sejalan dengan itu, Lina Herlina, Inspektur Jenderal Wilayah IV PDS PKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, menekankan pentingnya pemanfaatan optimal terhadap seluruh sarana yang dibangun, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dengan memperhatikan aspek lingkungan.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten MBD, Herdi Ubro, menambahkan bahwa pengelolaan Pasar Ikan Tiakur “Hnyioli Lieta” akan diambil alih oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah naungan Dinas Perikanan Kabupaten MBD. Sarana yang tersedia mencakup 60 lapak ikan segar, los kuliner serba ikan, cold storage berkapasitas 10 ton, fasilitas Ice Flake, ruang istirahat, toilet, dan area parkir.
“Lapak ikan segar akan ditempati oleh pemasar ikan lama dan pedagang keliling yang memiliki kartu KUSUKA Pemasar, dengan pungutan retribusi daerah yang diatur melalui Peraturan Bupati,” jelas Ubro. Los kuliner serba ikan juga akan disewakan dengan mekanisme retribusi yang sama.
Pengelolaan cold storage dan Ice Flake akan melibatkan pihak ketiga. Ubro menyebutkan bahwa Ice Flake telah diuji coba oleh para pedagang dan terbukti lebih efektif dibandingkan es balok yang biasa digunakan.
Dalam rapat tersebut, Komisi B DPRD Kabupaten MBD, Yesri Lolopali, juga mengungkapkan bahwa pengelolaan Pasar Higienis di Pulau Moa tengah dipersiapkan. “Seluruh aset dari proyek ini akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola melalui UPTD yang khusus menangani SKPT,” jelasnya.
Lolopali menekankan pentingnya kerjasama lintas dinas dalam pengelolaan pasar, termasuk dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi (Perindagkop), untuk memastikan pasar higienis tersebut membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
“Ya soal dari sisi pengawasan kami DPRD juga akan mengawasi proses ini secara ketat.”imbuhnya.
Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan Pasar Higienis dan SKPT di Pulau Moa kota Tiakur dapat memberikan kontribusi signifikan bagi sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten MBD.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati menyerahkan proposal bantuan pembangunan pasar dan portal pasar ikan kepada Direktur Pemasaran. (PW. 19)
