Tiakur, Pelopor Wiratama – Program Tol Laut Indonesia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan konektivitas antar pulau dan memperkuat perekonomian di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) kini menghadapi tantangan serius. Di penghujung masa jabatan Presiden RI Jokowi, pelaksanaan Program Tol Laut di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), salah satu wilayah terluar di timur Indonesia, semakin memburuk.
Hingga saat ini, pelayanan Tol Laut terhenti akibat ketiadaan kapal pengganti. Padahal, tujuan program ini adalah menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah 3TP (terluar, terdepan, terpencil, dan perbatasan), menjamin ketersediaan barang, mengurangi disparitas harga, serta meningkatkan konektivitas dan pengiriman bahan pokok dan penting.
Pengusaha di Kabupaten MBD yang enggan dipublikasikan namanya, Jumat (2/8/24), menyatakan, “Saat ini kapal Tol Laut yang melayani Kabupaten MBD tidak beroperasi karena sedang dalam masa perbaikan atau dock. Saya sudah mencoba menghubungi pihak operator kapal untuk menanyakan pelayanan kapal Tol Laut, namun jawaban mereka masih mengambang. Informasinya, kapal yang selama ini melayani, yaitu Kandaga Nus 5, sedang docking. Seharusnya ada kapal pengganti untuk melayani jalur Tol Laut T-28 yang mencakup Kabupaten MBD. Namun, tidak ada kepastian tentang kapal pengganti hingga masa kontrak berakhir.
Menurutnya, berdasarkan kontrak kerja sama, PT Jakarta Loyd harus melayani Tol Laut di jalur T-28 sebanyak enam kali selama enam bulan masa kontrak. Namun dari Januari hingga Juni 2024, PT Jakarta Loyd baru melayani Tol Laut sebanyak dua kali. Padahal, program ini adalah program Presiden untuk meringankan beban masyarakat khususnya di wilayah 3T.
“Entah apa yang menjadi kendala hingga kapal pengganti Kandaga Nus 5 hingga saat ini belum ada. Mandeknya pelayanan Tol Laut di Kabupaten MBD berdampak pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat,” lanjutnya.
Ia berharap pihak UPP Syahbandar Kisar maupun Ditlala Kemenhub RI dapat melihat persoalan tersebut. “Jangan sampai program Tol Laut yang menjadi solusi bagi masyarakat terluar, justru menjadi masalah baru,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Wonreli, Kisar, Kabupaten MBD, Mohamad Yahya, via seluler mengatakan, “Berdasarkan koordinasi dengan pihak operator kapal, memang benar kapal Tol Laut sedang dalam proses dock. Namun pihak operator telah berupaya menyediakan kapal pengganti. Hanya saja, untuk menjalankan kapal pengganti, harus melewati beberapa prosedur di Ditlala Kemenhub RI karena izin aktivitas kapal Tol Laut merupakan kewenangan Ditlala Kemenhub RI.”
“Selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah, kami akan tetap berusaha berkoordinasi dengan Ditlala Kemenhub agar kapal Tol Laut pengganti dapat segera beraktivitas. Sehingga kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten MBD dapat terpenuhi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Tol Laut merupakan program Presiden yang diharapkan dapat mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah, serta memperkuat perekonomian di daerah terpencil dan terluar. “Jika terjadi kendala dalam waktu lama, maka akan sangat berdampak pada perekonomian serta kelangsungan hidup masyarakat di Kabupaten MBD,” tutupnya. (PW 19)
