Hal-Sel, PW. Kepala Desa Kurunga, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan, diduga melakukan penyulapan sunat Anggaran Dana Desa (ADD), melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) demi kepentingan momentum Calon Kepala Desa (Cakades). Kamis, 05/01/2023.
Aksi sunat penyulapan anggaran tersebut, diduga keras seorang kades tidak lagi ada keterbukaan dengan masyarakat setempat. Pasalnya, anggaran Peningkatan masyarakat miskin 12%, Covid 8%, Pangan 20%, Insentif dan pemberdayaan 20%, serta 40% BLT tidak di ketahui Sember anggaran yang digunakan seorang Kades.
Hal ini diketahui, saat sekertaris BPD Wahit Jabal menjumpai awak media dan menjelaskan, hingga sampai saat ini Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan III tidak lagi kami ketahui dimana anggaran itu di gunakan.
“Sampai sekarang ini, Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan III tidak lagi kami ketahui, apa yang dipreoritaskan Kades sebagai pengguna anggaran terhadap Desa, karena Kades tidak lagi ada keterbukaan terhadap masyarakat dan bahkan Kades jarang lagi turun ke Desa”. Tuturnya.
Dirinya juga menambahkan, ironisnya juga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan insentif tahap akhir tahun 2022 kepada hak penerima dan penerima manfaat tidak lagi di berikan.
Diketahui sebanyak 87 orang penerima manfaat mendapatkan BLT DD tiga tahap dengan penerimaan perorangan sebesar Rp. 900.000 ribu pertriwulan, namun sang kades malah memotong Rp. 50.000 ribu perorangan, dan hanya memberikan 3 bulan untuk tahap III, sementara penerimaan hak harus mendapatkan 6 bulan untuk tahap tiganya.
“pemotongan itu dilakukan dengan alasan sebagai bentuk instruksi langsung kepala desa tanpa ada kejelasan pasti, sehingga Hak Penerima BLT tidak lagi di berikan Kades secara langsung, akan tetapi Ketua BPD yang membuat pembagian yang dilakukan di rumah ketua BPD.
Hal setara yang di sampaikan Masyarakat yang mengalami pemotongan, inisial RS yang enggan di sebutkan namanya menjelaskan, pemotongan BLT 50.000 berlangsung disampaikan serentak pada saat pembagian BLT yang bertempat di ruma ketua BPD.
“Alasannya Kades, untuk mendorong semangat ketua BPD, itu disampaikan saat melakukan rapat bersama para staf desa, sedangkan warga tidak tau apa-apa,” katanya,.
Sementara itu salah satu warga lainnya penerima manfaat BLT DD, berinisial RS mengaku, tidak mengetahui sebab pemotongan uang tersebut.
“Saya tidak tau, tiba-tiba sudah dipotong. Warga lainya D, M, E, S, dan lain-lain juga sama seperti saya,” ujar warga.
Saat konfirmasi terpisah melalui via WhatsApp, Kades kepulauan joronga Sahrir Landoloma, membantah tudingan tersebut, dirinya menjelaskan semua itu hanya sebagai ilustrasi kepentingan dengan adanya momen sengketa Pilkades, dirinya juga mengakui telah memberikan tanggung jawa kepada ketua BPD agar membagikan BLT DD kepada masyarakat.
“Apa yang disampaikan masyarakat tidaklah benar, terkendala persoalan BLT memang saya langsung memberikan tanggung jawab kepada BPD untuk membagikan kepada masyarakat sebagai hak penerima, soal instruksi pemotongan saya tidak mengetahuinya”. Jelas Kades.
Ia juga menjelaskan”. kami sedikit terkendala dengan persoalan sengketa, berlangsungnya proses gugatan tidaklah kami sempatkan diri untuk memberikan hak insentif pemerintah desa, tapi uangnya sudah ada dan ini berlangsung sampai bulan Januari dan Februari 2023 tetap kami selesaikan”. Tutupnya…@/RISWAN
