TIAKUR, peloporwiratama.co.id – Komisi II DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruangan Komisi II DPRD, Kamis (13/2). Pertemuan tersebut menyoroti berbagai permasalahan yang menjadi kebutuhan vital masyarakat MBD
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten MBD, Remon Amtu, menekankan pentingnya kemitraan yang kuat antara DPRD dan OPD. “Berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, OPD ini adalah pembantu Bupati dan mengurus pemerintah daerah. DPRD adalah unsur perwakilan rakyat, tentu kita tidak bisa bermitra setengah hati,” tegas Amtu.
“Bicara pertanian dan pangan, ini adalah perutnya Maluku Barat Daya. Sehingga sebagai mitra, apa yang menjadi persoalan, kita cakapkan secara bersama-sama,” tambahnya.
Dalam RDP tersebut, Amtu menyoroti beberapa permasalahan krusial, termasuk penjualan kerbau dan babi di Desa Werwaru, serta masalah terkait distribusi beras Bulog. “Saya pernah beli beras Bulog. Maksudnya, soal pengolahan ini seperti apa? Jangan sampai dinas juga berbisnis karena ini OPD teknis yang menangani soal persoalan di Maluku Barat Daya,” ungkapnya dengan nada khawatir.
Amtu juga mempertanyakan keberadaan rumah pangan di 17 kecamatan di MBD. “Kalau bicara rumah pangan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat lemah, saya mau tanya kira-kira rumah pangan ini di 17 kecamatan ada atau cuman di wilayah Moa? Karena kalau bicara soal stabilitas masyarakat lemah, masyarakat MBD bukan hanya di wilayah Pulau Moa,” jelasnya.
Perhatian khusus juga diberikan pada proyek jalan tani di Desa Ilmarang, Kecamatan Dawelor-Dawera. “Saya butuh penjelasan karena yang saya tahu pendekatan teori Dinas Pertanian berbeda dengan yang saya maksudkan,” ujar Amtu.
Masalah bak air penampung pertanian yang tidak berfungsi juga mendapat sorotan. “Ada barang-barang yang sudah diangkut ke tempat lain. Soalnya saya tinggal di sana, sehingga ini menjadi atensi karena jangan sampai manajemennya berbeda,” katanya.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten MBD, Rosdianawati Woriwun menjelaskan bahwa program kegiatan pokok pikiran (Pokir) DPRD untuk tahun 2024 semuanya sudah dilaksanakan, namun terkendala pada proses distribusi karena masalah administrasi.
“Ini memang setiap masalah setiap tahun terjadi dengan para Dewan terkait administrasi, misalnya proposal, laporan penggunaan hibah, dan lain-lain. Mungkin tahun ini juga ada perbedaan atau penambahan dari pemeriksaan BPK,” jelas Woriwun.
Ia menambahkan, “Kemudian, ada banyak proposal yang belum dimasukkan kepada kami, sehingga kami juga butuh kerjasama dengan Bapak Ibu Dewan yang memiliki Pokir di Dinas kami.”
Untuk program tahun 2025, Dinas Pertanian MBD akan berfokus pada swasembada pangan sesuai dengan program Presiden Prabowo Subianto. “Kami tetap melakukan peningkatan produksi pertanian lewat usaha-usaha pertanian. Kami berupaya mengatasi inflasi seperti tahun lalu dengan program Gemar Cinta gemar menanam cabai dan tomat,” ujar Woriwun.
Dari sisi realisasi anggaran, Woriwun menyatakan bahwa progres mereka mencapai 95,68 persen dari total anggaran Rp13.971.943.276. Namun, ia mengakui bahwa masih terdapat kendala, terutama infrastruktur pendukung seperti kantor DPP (Dinas Penyelenggara Penyuluhan) di beberapa kecamatan dan kurangnya tenaga penyuluh.
“Kami bersyukur tahun kemarin ada PPPK yang tembus penyuluh pertanian dan sudah memenuhi beberapa kecamatan. Namun, kami juga merasa ada banyak kekurangan yang dihadapi karena tidak semua kecamatan memiliki kondisi sama dengan kecamatan yang lain,” tutupnya.
Perikanan
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten MBD, Remon Amtu, mengungkapkan keprihatinannya terhadap konstruksi dermaga SKPT yang berpotensi menimbulkan masalah saat operasional. “Konstruksinya itu mungkin nanti ada solusi. Kapal masuk tidak bisa berlabuh karena saya amati kalau air pasang surut kapal tidak bisa berlabuh. Itu soal dari sisi perencanaan dan ini menjadi masukan kepada Dinas Perikanan, dan kalaupun boleh kita perjuangkan bersama di kementerian,” ujar Amtu.
Meski demikian, Amtu memberikan apresiasi kepada Dinas Perikanan MBD yang mampu menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp500 juta. “Saya mengapresiasi kepada Dinas Perikanan karena dari sekian mitra yang sudah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat, ternyata dari Dinas Perikanan yang punya target PAD 500 juta. Ini kita memberikan apresiasi,” tegasnya.
Amtu juga melihat potensi rumput laut sebagai komoditas yang bisa meningkatkan PAD. “Terkait rumput laut, ini saya kira bisa mendongkrak PAD kita,” tambahnya optimistis.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perikanan MBD, Herdi Ubro, melaporkan pencapaian kinerja Dinas Perikanan MBD. “Terkait dengan pokok pikiran (pokir) tahun 2024, realisasinya 98 persen. Cuman satu saja yang tidak jalan yaitu dari Cau Petrusz. Mengapa tidak jalan? Karena saat itu masuk dalam APBD Perubahan dan bersamaan juga dengan masa kampanye, sehingga waktunya sangat mepet. Kondisinya sangat mepet dan kalau hitung kontrak sudah melewati tahun anggaran,” jelasnya.
Ubro menambahkan bahwa semua pokir lainnya telah dilaksanakan dengan target realisasi mencapai 98 persen dan semuanya sudah ditandatangani SK Bupati.
Untuk rencana kerja tahun 2025, Dinas Perikanan MBD menargetkan PAD sebesar Rp500 juta dengan alokasi belanja dinas sebesar Rp13.318.325.294. Program prioritas dinas tersebut berada pada tiga bidang utama.
“Program prioritas kita berada pada tiga bidang. Pertama, bidang kelembagaan pemasar dengan program pemberian fasilitas bagi pelaku usaha. Kedua, bidang pengelolaan budidaya dengan kegiatan pengembangan kapasitas pembudidayaan ikan kecil dan pengelolaan kesehatan ikan kecil. Ketiga, bidang perikanan tangkap dengan kegiatan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan, serta penyediaan sarana usaha perikanan tangkap yang di dalamnya termasuk pokir,” papar Ubro secara rinci.
Terkait kebijakan rasionalisasi anggaran pemerintah, Ubro menyatakan bahwa Dinas Perikanan MBD telah melaksanakan pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen dari pagu anggaran yang tersedia, sesuai dengan arahan pimpinan.
Disperindagkop
Pertemuan ini menyoroti beberapa isu strategis, terutama terkait tol laut dan stabilitas harga barang di daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten MBD, Remon Amtu, dalam paparannya menyoroti permasalahan tol laut. “Terkait tol laut tahun 2024 itu ada sedikit mengecewakan. Saya berharap di tahun 2025 ini ada usulan penambahan trayek,” ujarnya.
Amtu menjelaskan bahwa untuk penambahan trayek, pihaknya harus berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan. “Banyak hasil tani kita yang perlu dibawa keluar, tapi tol laut ini kalau tidak salah di Pulau Wetar dan Roma belum masuk. Jadi saya usulkan kalau bisa ada penambahan trayek,” jelasnya.
Selain itu, Amtu juga memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas harga barang. “Paling tidak fungsi dari Disperindag terkait soal harga barang jangan terlalu signifikan perbedaannya, karena banyak pengusaha memandang jarak jauh membuat harga barang terlalu tinggi. Saya berharap stabilisasi harga barang ini menjadi atensi khusus,” tegas Amtu.
Persoalan manajemen penataan Pasar Tiakur juga menjadi sorotan. “Saya amati ibu-ibu yang berjualan di pasar itu harus bertahan dalam panas dan hujan. Kita harus terbuka dengan fungsi kita masing-masing, karena ini juga berdampak pada retribusi,” ujar Amtu.
Ia menambahkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) MBD tergolong kecil. “Kadang dinas ini kita hanya wajib tagih tapi tidak punya konsep untuk bagaimana membuat UMKM kita berkembang. Saya kira atensi terkait manajemen Pasar Tiakur ini mesti dipikirkan bersama DPRD dan Disperindag,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disperindagkop Kabupaten MBD, Piter Rupilu, menjelaskan bahwa terkait pokok pikiran tahun 2024, sebagian besar program sudah berjalan meskipun ada beberapa yang belum terlaksana. “Ada beberapa yang tidak jalan seperti pengadaan tenda oleh Oyang Borer dengan nilai 36 juta dan pengadaan peralatan kue oleh Neles Lokwaty dengan nilai 15 juta,” ungkapnya.
Rupilu menyebutkan dua alasan mengapa program tersebut tidak berjalan. “Pertama, sampai penutupan tahun anggaran atau permintaan LS nonfisik, proposalnya tidak masuk. Kedua, terkait tenda, kami sudah masukan di E-katalog tetapi tidak ada tanggapan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Rupilu juga memaparkan realisasi anggaran tahun 2024. “Program kegiatan tahun 2024, pagu anggaran untuk Dinas Perindagkop sebesar Rp7.369.618.431 dan realisasinya sebesar Rp6.785.442.957 dengan persentase 92,07 persen,” paparnya.
Untuk tahun 2025, Rupilu menambahkan bahwa pagu Disperindagkop dan UMKM sebesar Rp7.844.872.022 dengan total 8 program, 12 kegiatan, dan 21 sub kegiatan.
Rapat Dengar Pendapat ini menjadi forum strategis bagi DPRD, Dinas Pertanian, Perikanan, Perindagkop MBD, untuk mengevaluasi kinerja dan merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan, terutama dalam mendorong sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah melalui peningkatan PAD. (PW.19)
