Raja Ampat PW- Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya bersama dengan Koarmada III dan Lantamal XIV, menjadi penanggung jawab kegiatan pembentangan bendera merah putih sepanjang 78 meter di Pulau Fani Distrik Ayau Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya (Senin 21 Agustus 2023).
Pengibaran bendera merah putih dengan cara dibentangkan sepanjang 78 meter tersebut, merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 tahun 2023. Dimana pada pelaksanaannya, di ikuti lebih dari 1000 orang peserta.
Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr Muhammad Musa’ad M.Si memimpin pelaksanaan pengibaran bendera merah putih tersebut, yang turut di ikuti dan di hadiri oleh seluruh pejabat TNI Polri, Forkopimda Papua Barat Daya, instansi pemerintah dan swasta, tokoh adat, agama, masyarakat juga pelajar.
Rombongan Pj Gubernur Papua Barat Daya bertolak dari dermaga Lantamal XIV Kota Sorong pada 20 Agustus 2023, menggunakan kapal bantu rumah sakit KRI dr Wahidin Sudirohusodo 991 dan tiba di Pulau Fani Distrik Ayau Kepulauan, pagi hari (21 Agustus 2023).
Namun sebelum tiba, diatas KRI dr Wahidin Sudirohusodo 991, dilaksanakan bedah buku Pj Gubernur Papua Barat Daya dan pembekalan bela negara dan jiwa bahari. Di Pulau Fani, Pj Gubernur Papua Barat Daya dan rombongan disambut masyarakat setempat dengan menggunakan suling tambur.
Pj Gubernur bersama Panglima Koarmada III yang diwakili Kepala Staf Koarmada III Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto,, menandatangani prasasti pembentangan sang saka merah putih sepanjang 78 meter dan bhakti sosial di Pulau Fani, gugusan Kepulauan Raja Ampat, pulau terluar di Provinsi Papua Barat Daya. Selanjutnya melaksanakan penandatanganan petisi NKRI harga mati.
Dalam kegiatan tersebut Pj Gubernur Papua Barat Daya meninjau pelaksanaan pengobatan massal secara gratis kepada masyarakat, membagikan paket-paket sembako serta meninjau Pos TNI Angkatan Laut dan Pos Marinir Pulau Fani. Untuk diketahui bahwa,
Pulau Fani merupakan pulau terluar di Provinsi Papua Barat Daya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berbatasan langsung dengan Negara Palau. Setelah pelaksanaan kegiatan, Pj Gubernur menyampaikan jika Distrik Ayau Kepulauan dan Distrik Ayau belum ada pasokan listrik dan masih mengandalkan genset bagi yang mampu.
“Yang tidak mampu pakai pelita. Jadi saya menyampaikan tahun depan akan mengupayakan agar dua distrik ini akan mendapatkan pasokan listrik. Karena itu hak masyarakat mendapatkan pelayanan dasar. Pemerintah sudah dekat dan harus dapat menjawab keluh kesah masyarakat,” kata Pj Gubernur.
Dikatakannya bahwa pemekaran wilayah bertujuan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. “Jadi selain pembentangan bendera, pengobatan massal dan pembagian sembako, kami juga belajar masalah yang dihadapi masyarakat.”
“Jadi keberadaan Provinsi Papua Barat Daya salah satunya respon terhadap kepentingan masyarakat. Mari kita dukung pemerintahan ini dan yang terpenting di pulau-pulau terluar ini, jaga wilayah NKRI. Sejengkalpun tidak boleh ada yang ganggu. NKRI bukan saja harga mati tapi NKRI selalu ada di hati,” ujarnya.
*Jacob Sumampouw
