Batam, PW: Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Kantor Staf Presiden di Batam, Kemarin.
Kepala Bakamla RI memaparkan tentang konsep mengelola wilayah perbatasan laut di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara saat menjadi narasumber dalam rapat koordinasi Kantor Staf Presiden (KSP) yang bertajuk Refocusing Strategi Pengelolaan Program Prioritas Presiden dan Isu Strategis Nasional Tahun 2022.
Rakor yang dibuka oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko tersebut salah satunya membahas tentang pengelolaan keamanan di kawasan Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Tidak saja Bakamla RI, KSP juga mengundang Pangkogabwilhan dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) serta Kemenkopolhukam sebagai narsum.
Dalam paparannya, Kepala Bakamla RI menjelaskan situasi umum keamanan laut di Indonesia khususnya di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia juga memaparkan tentang tata kelola keamanan laut saat ini termasuk upaya penataannya melalui PP No.13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di perairan dan yurisdiksi nasional Indonesia. Tidak itu saja, jenderal TNI AL berbintang tiga ini juga menyampaikan rekomendasi pendekatan pengelolaan di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara.
“Perlu adanya patroli bersama di wilayah perbatasan, yang didukung dengan sistem informasi terintegrasi agar optimal” jelas Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia. “jadi, di wilayah perbatasan laut khususnya, perlu ada tiga pendekatan strategi yaitu kehadiran simbol negara atau aparat penegak hukum, kehadiran pelaku ekonomi baik nelayan, migas dan akademisi, serta kehadiran diplomasi.” pungkasnya.
