Terkait Penuntasan Perkara Tahun 2017, Ini Penjelasan Pengadilan Negeri Baturaja

0
46
views

Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Singgih Wahono, SH

BATURAJA – OKU, PW: Adanya peningkatan dan penurunan perkara sidang bukanlah menunjukkan semakin tinggi dan rendahnya angka kejahatan atau tindak kriminal jenis pidana umum maupun kejahatan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah OKU Raya ini. Hal tersebut menunjukan bahwa kinerja pihak Kepolisian sudah maksimal dalam mengungkap berbagai kasus. Demikian di sampaikan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Singgih Wahono, SH saat di temui jounalis peloporwiratama.co.id di ruang kerja nya, jumat (12/01/18).

Ketika ditanyakan terkait penyelesaian berbagai perkara yang telah dicapai PN Baturaja pada tahun 2017, Singgih menjelaskan, Pengadilan Negeri baturaja Kabupaten OKU telah berhasil menyelesaikan 700 perkara kejahatan (Pidana) yang telah di vonis melalui sidang pengadilan dan 50 perkara perdata yang telah di eksekusi pada tahun 2017. Dijelaskan nya lebih lanjut, dari 700 perkara tersebut meliputi 200 perkara dari OKU Timur, 300 perkara dari OKU Induk dan 200 perkara dari OKU Selatan, sedangkan 50 perkara perdata dari OKU Induk, jelasnya. Sementara itu, dalam perkara pelanggaran lalu lintas terdapat sekitar 2000 tilang. Jika kita akumulasikan dalam persentase hanya 10 persen meningkat dan 10 persen menurun. Jika diartikan, berimbang pada tahun 2017 tidak meningkat dan juga tidak menurun dibanding pada tahun 2016 silam.

Dalam kesempatan tersebut, ketika ditanyakan terkait kendala dan sarana prasarana dalam menunjang penuntasan penyelesaian perkara di PN Baturaja, Singgih menjelaskan bahwa saat ini pengadilan Negeri Baturaja hanya memiliki 5 Hakim, namun keterbatasan tersebut bukan lah menjadi sebuah kendala dalam penuntasan berbagai perkara. Saat ini seluruh perkara berhasil kita tangani dengan melalui putusan siding atau vonis terhadap terssangka. Keberhasilan dalam penyelesaian perkara kita lakukan secara profesional sesuai tingkat kesalahan yang terjadi. Target kita adalah peradilan yang diakui internasional dengan penyelesaiannya secara cepat kalau pidana 4 bulan, untuk perdata 5 bulan,” tegasnya. Diakhir penjelasannya,  Singgih menambahkan, pihaknya saat ini masih terkendala sarana dan prasarana terutama ruangan sidang yang belum memadai, dan kendaraan masih menggunakan milik pribadi. “Kita berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan perhatian terhadap PN Baturaja,” ucapnya.*JUM

Share.

Comments are closed.