PBHKP BERIKAN BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI MASYARAKAT SORONG RAYA

0

Kota Sorong,PW: Organisasi Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP)  menjalankan program dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia dengan pengadilan negeri. Dimana PBHKP menjalankan program “bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin”. Menurut Ketua PBHKP Laury da Costa SH, bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin ini terbagi dalam 2 (dua) program. “Program yang dimaksud adalah litigasi (proses peradilan) dan non litigasi (pemberdayaan masyarakat dan lainnya). Pada prinsipnya PBHKP mendampingi pemohon bantuan hukum secara gratis”, jelas Laury da Costa.

Namun bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini, menurutnya mempunyai persyaratan yang harus diikuti. “Pemohon harus melengkapi identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP), surat keterangan domisili dan kemudian mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) pada kelurahan setempat. Selanjutnya mengisi form dan kami akan mempelajari permasalahan dari pemohon”, lanjut Laury. Laury da Costa juga menambahkan bahwa bantuan hukum gratis ini untuk perkara pidana, perdata, tata usaha Negara maupun tenaga kerja dan semuanya dibiayai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“PBHKP ini berdiri sejak 19 Oktober 2008. Tahun 2016 PBHKP sudah menangani perkara secara litigasi ±97 perkara dan untuk non litigasi sekitar 10 kegiatan yang sudah dilakukan.  Tahun 2017 litigasi ±60 perkara dan non litigasi sekitar 6 kegiatan”, ujar Laury. Ketua PBHKP yang didampingi Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sorong Raya Laurentius Reresi SS M.Pd, Sekretaris IWO SR Hobert Purba dan Dewan Etik IWO SR Drs Niko Rahayaan ini juga mengaku kesulitan dalam hal pendanaan. Karena faktor letak geografis daerah-daerah di Sorong Raya yang sulit dijangkau, mengakibatkan pendanaan dari Kemenkumham tidak cukup untuk operasional.

“Kesulitannya adalah dana yang tidak cukup. Karena dalam pendampingan perkara, kami melakukan pendampingan bagi masyarakat se-Sorong Raya. Namun kami yang saat ini berjumlah 12 orang dan semuanya advokad ini, bekerja dengan hati untuk membantu masyarakat”, tutup Laury. Dengan adanya PBHKP ini, diharapkan dapat memberikan bantuan hukum maksimal bagi masyarakat miskin yang ada di Sorong Raya. Karena ada beberapa contoh perkara yang dihadapi masyarakat, walaupun dalam posisi benar tapi ketika tidak mempunyai biaya untuk berperkara, maka masyarakat sering menjadi korban hukum. Sehingga ada istilah yang sering didengungkan yaitu “hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas” itu sepertinya benar.

*Jacob Sumampouw

Share.

Comments are closed.